Presiden Serahkan 147 Ribu Sertifikat Dalam Satu Tahun


Presiden Joko Widodo terus berkomitmen untuk meningkatkan jumlah sertifikat tanah yang diterima masyarakat selama periode kepemimpinannya.

Oleh karenanya dalam setiap kunjungan kerja kedaerah, Presiden selalu berusaha menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. Dimulaisejak 10 Oktober 2016 di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membagikan 3.023 sertifikat.

Kini, setahun kemudian, Rabu, 11 Oktober 2017, Presiden menyerahkan 10.100 sertifikat kepada masyarakat di lokasi yang ke-38, yakni Lapangan Bola Kampuse, Tangerang Selatan, Rabu, 11 Oktober 2017.

“Sampai saat ini saya sudah serahkan 38 kali. Yang lain diserahkan Pak Menteri. Total 147.813 sertifikat yang saya serahkan langsung,” kata Presiden.

Menurut Presiden, seharusnya sudah 126 juta sertifikat yang diserahkan di seluruh Indonesia. Namun, hinggaakhirtahun 2016 baru 46 jutasertifikat yang berhasildibagikan.

“Tahun ini saya perintahkan Menteri BPN diselesaikan di seluruh Tanah Air lima juta sertifikat.Tahun depan tujuh juta, (tahun) 2019 sembilan juta,” ujarnya lebih lanjut.

Untuk itu, Presiden mengaku akan terus mengecekangkatersebutgunamemenuhi target yang ditetapkansekaligusmenghindariterjadinyasengketalahan di masyarakat.

“Kerja dengan saya, saya hitung. Saya bawa tulisan kalau kemana-mana, saya hitung terus. Kalau tidak selesai, saya bila ngawas Pak Menteri.Yang terja disengketa tanah di mana-mana,” ucap Presiden.

Jaga Persatuan dan Kesatuan

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga berpesan agar semangat persatuan dan kesatuan sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air tidak hilang hanya karena pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Saya titip Pilkada, Pilpres itu hanya kontestasi lima tahun sekali. Jangan korbankan karena pilihan presiden, kepala daerah, kita pecah. Tidak! Kita harus berani mengatakan itu,” kata Presiden.

Ia juga mengimbau agar tidak ada lagi pihak yang memanas-manasi proses pemilihan kepala daerah sehingga timbul keresahan di masyarakat.

“Pilkada ada yang ngompori, manasi dengan isu, masyarakat panas. Tidak usah saling kompor, memanasi, yang rugi nanti rakyat sendiri,” tutur Presiden.

TuruthadirmendampingiPresidendanIbu Negara Iriana Joko Widodo dalama cara tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Tangerang Selatan, 11 Oktober 2017

DeputiBidangProtokol, Pers, dan Media SekretariatPresiden

BeyMachmudin